Puskapsi Fakultas Hukum Universitas Jember Gelar Seminar Nasional Tentang Haluan Negara

Jember, 10 Oktober 2016

Apakah benar negara ini dijalankan tanpa haluan ? Apakah permasalahan pembangunan di Indonesia disebabkan tidak adanya Garis Besar Haluan Negara ? Pertanyaan tersebut dilontarkan oleh Prof. Dr. Mahfud MD, pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi saat menjadi pembicara dalam seminar nasional bertema “Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” yang digelar oleh Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum (FH) Universitas Jember, bekerjasama dengan Fraksi PDI-P MPR RI di Hotel Aston (8/10). Hadir pula sebagai pemateri, Prof. Dr. Satya Arinanto, staf khusus Wapres RI bidang Hukum. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenhum dan HAM RI, dan Arif Wibowo, Anggota Badan Pengkajian MPR RI.

Menurut Mahfud MD, dalam perjalanan sejarah negara Indonesia, kita selalu memiliki haluan negara, namun memang namanya bisa berbeda. Pria asli Madura ini lantas mencontohkan saat Orde Lama di bawah Presiden Soekarno dikenal istilah Pembangunan Nasional Semesta Berencana, di saat Orde Baru berkuasa maka populer istilah Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sedangkan saat ini ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). “Jadi menurut saya, sebenarnya persoalannya bukan kita tidak punya haluan atau salah arah, tetapi lebih kepada konsistensi pelaksanaannya,” jelas Mahfud MD.

Paparan senada disampaikan oleh Satya Arinanto. Menurutnya pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki SPPN sebagai haluan negara. “Bedanya SPPN lebih bersifat partisipatif dan disusun secara bersama-sama berjenjang dari bawah ke atas. Berbeda dengan keberadaan GBHN di masa Orde Baru yang lebih bersifat top down. Hal ini tidak lepas dari sistem politik nasional saat Orde Baru dimana MPR hanya menjadi lembaga stempel belaka,” ujar guru besar FH Universitas Indonesia ini. Dirinya lantas berpendapat ada keterkaitan yang erat antara figur pimpinan nasional yang kuat dengan keberhasilan penerapan haluan negara.

Pembicara selanjutnya, Widodo Ekatjahjana menilai, kesan tidak adanya haluan dalam pembangunan negara muncul salah satunya karena saat ini presiden, gubernur, dan bupati atau walikota dipilih langsung oleh rakyat, sehingga ada kemungkinan antara presiden terpilih berbeda partai politik dengan gubernur atau bupati dan walikota di bawahnya. “Setiap partai politik pasti memiliki visi, misi dan program sendiri, sehingga tidak heran bisa muncul kesan tidak ada haluan dalam pembangunan,” jelas dosen FH Universitas Jember yang kini berkiprah di Kementerian Hukum dan HAM RI. Sedangkan Arief Wibowo, anggota MPR RI dari Fraksi PDI-P banyak menjelaskan proses yang terjadi di internal parlemen.

Sementara itu dalam sambutan pembukaannya, Ahmad Basarah, Ketua Fraksi PDI-P MPR RI menjelaskan, seminar kali ini bertujuan untuk menyerap pendapat dan aspirasi dari kalangan intelektual, salah satunya dari para pakar Hukum Tata Negara di Universitas Jember dan perguruan tinggi lain di seputar Jember. “Seminar kali ini tidak lepas dari hasil kajian Badan Pengkajian MPR RI yang merekomendasikan untuk merevitalisasi model haluan negara,” katanya.

Harapan agar seminar menghasilkan rekomendasi juga disampaikan oleh Rektor Universitas Jember, M. Hasan. “Saya mengapresiasi langkah Puskapsi FH Universitas Jember menggelar acara ini, semoga ada sumbangan nyata dari Universitas Jember bagi sistem ketatanegaraan kita, termasuk dalam hal haluan negara,” tutur Rektor Universitas Jember. Selain dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa S2 FH universitas Jember, turut hadir Bupati Jember, dr. Faida, MMR beserta undangan lainnya. (iim)

Leave us a Comment