Perlunya Kebijakan Strategis Dalam Visi Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia

CriSSH_UNEJ-768×512

Jember, 4 Juni 2018

Visi Presiden Joko Widodo dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia kian menjadi perbincangan hangat beberapa tahun terakhir. Konsep ini juga diterapkan dalam kerjasama Indo Pasifik yang diusulkan oleh Indonesia. Sejumlah forum kajian digelar untuk membahas apakah kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia yang tengah memposisikan diri sebagai kekuatan besar di kawasan Indo Pasifik tersebut telah sesuai dalam pengimplementasiannya. Salah satunya dilakukan oleh C-Rissh Universitas Jember pada Senin (4/6), bertempat di Aula lt. 3, Gedung Mas Soerachman, Kampus Tegal Boto. Workshop dengan tema “Indonesia’s Foreign Policy in The Indo Pasific Maritime Rivalries” kali ini mendatangkan beberapa nara sumber dari berbagai bidang dan negara yang berbeda.

Dr. Vibhansu Sekhar, salah satu pembicara asal American University mengkaji perubahan kebijakan yang telah dilakukan Indonesia selama abad ke-21. Kajian tersebut dituangkannya kedalam buku yang berjudul A Rise of Indonesia as an Indo Pacific Power. Dalam pemaparan materinya, Sekhar menilai, bangkitnya Indonesia abad ke-21 menjadi matriks strategis yang berkembang di dunia Indo Pasific. Hal tersebut menuntut terciptanya kebijakan strategis untuk berbagai pihak terkait status kekuasaan Indonesia yang sedang muncul saat ini.

“Kawasan menuntut perhatian yang lebih besar dari pembuat kebijakan untuk dapat mengembangkan perspektif terpadu yang dapat mengatasi beragam kepentingan strategis di wilayah Indo Pasific”. tutur Sekhar.

Sementara itu, Prof. Ir. Daniel. M. Rosyid, Ph.D, menilai, dibutuhkan waktu bagi Indonesia untuk dapat memposisikan diri sebagai poros maritim dunia. Hal tersebut disampaikannya, mengingat adanya kesenjangan luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia dalam berbagai kebijakan yang dibuat.

“Mindset mengenai Indonesia adalah negara maritim masih sangat minim diterapkan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya kebijakan yang masih mementingkan kebijakan pada kawasan darat saja. Padahal Indonesia sendiri merupakan negara maritim.” ujar ahli ocean engineering Institut Teknologi Sepuluh November tersebut.

Oleh karena itu, melalui forum ini, diharapkan muncul gagasan baru untuk menjawab pertanyaan, bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dapat sesuai dengan visi yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. “kami berharap workshop kali ini dapat memberikan informasi yang tepat sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pembuatan kebijakan maritime Indonesia di kawasan Indo Pasifik yang saat ini menjadi pembahasan intensif.” tutur Dr. Zulfikar Ph.D, Wakil Rektor I Universitas Jember dalam sambutannya.(lid/ian)