Perguruan Tinggi Wajib Berpihak Pada Buruh Migran

Jember, 25 November 2015

                Perguruan tinggi dengan sumber daya yang dimilikinya sudah seharusnya memiliki keberpihakan terhadap permasalahan buruh migran, terutama bagi perguruan tinggi yang berada di daerah penyumbang buruh migran seperti Jember. Hal ini diungkapkan oleh Rektor Universitas Jember, Moh. Hasan saat menjadi pemateri dalam sidang pleno bertema Migrasi dan Buruh Migran : Penguatan Institusional dan Manifest Keberpihakan Perguruan Tinggi di gedung Soetardjo (25/11). Sidang pleno terakhir ini adalah salah satu acara dari rangkaian kegiatan Jambore Nasional Buruh Migran 2015 di kampus Tegalboto.

“Universitas Jember berkomitmen untuk memberikan solusi atas persoalan yang mendera para buruh migran, salah satunya dibuktikan dengan mendukung penuh acara Jambore Nasional Buruh Migran Indonesia ini,” tutur Moh. Hasan. Menurut Moh. Hasan, perguruan tinggi dengan sumber daya manusia yang menguasai berbagai ilmu menjadi modal dalam memberikan solusi atas permasalahan buruh migran. Modal kedua adalah para mahasiswa, generasi muda yang dikenal sebagai pembawa semangat perubahan.

“Komitmen ini akan kami wujudkan melalui tiga hal. Pertama, kajian komprehensif atas permasalahan buruh migran. Kedua, menjadi mitra pemerintah dalam menyiapkan naskah akademik terkait kebijakan menyangkut buruh migran. Dan terakhir aktif memberikan penyuluhan, pendampingan, dan pemberdayaan bagi buruh migran,” jelas Moh. Hasan. Pendapat rektor Universitas Jember ini mendapatkan dukungan dari dua koleganya, Sukamdi, ketua  Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, dan Sylvia Yazid dari Universitas Parahyangan Bandung.

Sukamdi mengusulkan agar porsi aksi perguruan tinggi dalam membela buruh migran diperbesar. Salah satunya dengan cara memasukkan skema pemberdayaan buruh migran dalam pembiayaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik di Kementerian pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. “Misalnya saja pelatihan bagi calon buruh migran melibatkan perguruan tinggi, dan bukannya melulu dilakukan oleh swasta. Harapannya biaya pelatihan tidak mahal,” ujarnya.

Sementara itu Sylvia Yazid mengakui bahwa selama ini belum terjalin komunikasi yang baik antara dosen sebagai peneliti dan buruh migran. “Akibatnya kadang kami tidak tahu dengan pasti apa pelatihan yang dibutuhkan oleh buruh migran,” katanya. Sylvia mengharapkan kegiatan seperti ini bakal mendekatkan dunia perguruan tinggi dengan buruh migran.

Pada jam sebelumnya, diselenggarakan sembilan tema diskusi yang dilaksanakan di berbagai lokasi di kampus Tegalboto. Salah satu tema yang selaras dengan siding pleno terakhir adalah yang dilakukan di Fakultas Sastra Universitas Jember, Kontribusi Akademisi Dalam Advokasi Buruh Migran . Salah seorang pemateri, Nur Hasan dari FISIP Universitas Jember mengajak agar akademisi turut terlibat aktif dalam kegiatan advokasi dalam upaya perlindungan terhadap para buruh migran. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki regulasi yang jelas dalam program pengabdian kepada masyarakat yang dapat mendukung upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan para mantan buruh migran. “Contohnya kampus dapat memberikan pemberdayaan seperti halnya pelatihan keterampilan kepada para mantan buruh agar mereka bisa mandiri dan tidak kembali bekerja jadi TKI lagi,” imbuhnya

Senada dengan M. Nur Hasan, Dr. Akhmad Taufiq, S.S., M.Pd. memandang Pentingnya menjadikan isu migrasi dan buruh migran menjadi isu penting dan strategis dalam skema riset nasional. Menurutnya program pengabdian kepada masyarakat juga harus memberikan peluang yang sama agar didorong kepada isu migrasi dan buruh migran. “Oleh karena itulah penguatan institusional berupa pentingnya satu bentuk kelembagaan yang dibentuk oleh dikti/perguruan tinggi untuk fokus kepada isu migrasi dan buruh migran” ujarnya.

Sementara itu Mustofa mantan buruh migran Desa Ledokombo Jember berharap, agar pihak kampus juga memiliki upaya memberikan pembelajaran kepada para keluarga buruh migran yang ditinggalkan agar bisa mengelola dana yang didapat dari keluarganya yang berangkat ke luar negeri. Karena menurutnya, persoalan yang sering dihadapi adalah disaat buruh migran pulang ke desa dana yang mereka kirimkan juga habis. “Setidaknya dalam program KKN mahasiswa juga menyentuh masalah pengelolaan keuangan jangan hanya persoalan pembangunan fisik saja,” ujar mantan buruh migran Malaysia ini.

Senada Mustofa, Rifiatul Munawaroh berharap adanya akses kepada buruh migran yang bermasalah untuk mendapatkan bantuan hukum. “Selama ini kami tidak pernah mendapatkan hal itu kalaupun ada pasti uang jasanya sangat mahal sekali,” uajrnya. Rifiatul juga berharap dirinya beserta mantan buruh migran lainnya tidak tidak hanya diberikan pelatihan keterampilan tetapi akses untuk mendapatkan modal dan pendampingan dalam memasarkan produk juga diperlukan.  “Kita bisa buat tapi gak punya modal mau buat pakai apa, atau punya modal tetapi tidak memiliki akses pasar, terus mau dijual kemana,” pungkasnya. (iim/mun)

Leave us a Comment