Pemerintah Siapkan Tiga Tahapan Reformasi Birokrasi

Jember, 13 Januari 2016

            Pemerintah berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi. Komitmen ini diimplementasikan dalam tiga tahapan reformasi birokrasi, yang rencananya akan dilaksanakan sampai tahun 2024. Tahapan awal dimulai tahun 1999, tahapan ini ditandai dengan usaha mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tahapan kedua adalah tahapan birokrasi berdasarkan peraturan, yang dilaksanakan mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Kemudian diteruskan dengan tahapan ketiga, yakni tahapan birokrasi berbasis kompetensi yang dijalankan hingga tahun 2024.

            Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi di hadapan sivitas akademika Universitas Jember yang hadir di gedung Soetardjo kampus Tegalboto (13/3). Menpan RB hadir menyampaikan kuliah umum mengenai reformasi birokrasi di Universitas Jember. Menurut Yuddy, tahapan pertama reformasi birokrasi ditandai dengan lahirnya Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 mengenai penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dilanjutkan dengan tahapan kedua reformasi birokrasi yang diisi dengan meluruskan praktik-praktik birokrasi yang tidak sesuai aturan.

“Tahapan ketiga ditandai dengan lahirnya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara. Pemerintah menginginkan birokrasi yang berbasiskan pada kompetensi. Maka harus ada standar kompetensi bagi aparatur negara, maka lahirlah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara,” jelas Yuddy. Menteri asal Partai Hanura ini kemudian mencontohkan saat ini untuk pengisian jabatan eselon I dan II tidak bisa asal tunjuk saja. Ada prosedur yang harus dilewati. Begitu pula dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil yang mulai menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) sehingga meminimalisir terjadinya KKN.

Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah ini menurut Yuddy, diharapkan hasil akhirnya adalah makin baiknya pelayanan publik yang diberikan oleh para aparatur negara. Membaiknya pelayanan publik di semua bidang akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik akan meningkatkan daya saing bangsa. Yuddy juga mengharapkan, pada tahun 2025 diharapkan birokrasi kita akan diisi oleh orang-orang yang tidak hanya kompeten di bidangnya, namun juga brilian, visioner, berjiwa wirausaha, dan inovatif. “Dengan reformasi birokrasi yang baik, kita ingin indeks daya saing kita yang pada periode tahun 2014-2015 menduduki peringkat 34 dari 144 negara, akan naik ke peringkat 24 atau bahkan 14,” jelasnya.

            Kuliah umum Menpan RB dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipandu langsung oleh Rektor Universitas Jember, Moh. Hasan. Dalam sesi ini ada pertanyaan menarik dari Yuli Santoso, salah seorang mahasiswa Universitas Jember yang menjadi peserta acara. Yuli mengkritik adanya fenomena lembaga baru setiap ganti pemerintahan. Menanggapi pertanyaan ini, Yuddy mengatakan bahwa salah satu tugas yang diembannya dari Presiden Joko Widodo adalah melakukan reorganisasi lembaga negara.

“Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah merekomendasikan kepada presiden untuk menghapus beberapa lembaga negara yang ada. Kami juga masih mengadakan kajian terhadap keberadaan 78 lembaga negara yang dibentuk melalui undang-undang. Nah, karena dibentuk melalui undang-undang, maka pembahasannya melibatkan DPR,” papar Yuddy. Namun saat ditanya apa saja lembaga negara yang akan dihapus, Yuddy secara diplomatis menolak memberikan daftar lembaga yang direkomendasikan untuk dihapus tersebut. (iim)

Leave us a Comment