Pemerintah Kembangkan Perhutanan Sosial Guna Capai Target SDGs

SemnasFEB-1-768×512

Jember, 28 Mei 2018

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kehutanan RI terus mengembangkan program Perhutanan Sosial (social forestry). Pasalnya program Perhutanan Sosial diyakini mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat khususnya yang berada di sekitar hutan. Program perhutanan sosial dengan berbagai bentuk aplikasinya di lapangan diharapkan mampu berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, dan membantu penyediaan pangan bagi masyarakat. Seperti yang diketahui, pengurangan kemiskinan dan penyediaan pangan menjadi salah satu program Suistanable Development Goals (SDGs). Pernyataan ini disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr., Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), KLH dan Kehutanan RI di Kampus Tegalboto (26/5).

Dirjen PKTL hadir sebagai pemateri utama dalam seminar nasional bertema Membangun Sinergitas Ecopreneur Dalam Rangka Ketahanan Pangan Guna Optimalisasi Hutan Tapal Kuda Menuju SDGs 2030, yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember di Gedung Soetardjo. Selain mengundang pembicara dari KLH dan Kehutanan RI, hadir pula para pemangku kepentingan bidang pertanian dan kehutanan di tingkat Provinsi Jawa Timur serta seluruh kabupaten di wilayah Tapal Kuda, kalangan pengusaha, dosen serta mahasiswa dari PTN dan PTS di wilayah Tapal Kuda.

Sebelum Dirjen PKTL  memberikan materi, ditampilkan sambutan Menteri KLH dan Kehutanan melalui video. Dalam sambutannya, Siti Nurbaya menjelaskan bahwa paradigma pengelolaan hutan saat ini berubah, dari paradigma yang mengutamakan pengelolaan timber (kayu) menjadi landscape forest management and social forestry, yang mengutamakan bagaimana hutan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Penjelasan Siti Nurbaya dilanjutkan pemaparan materi oleh Prof. Sigit Hardwinarto, yang menjelaskan ada dua program besar yang tengah dilakukan oleh KLH dan Kehutanan, yakni program Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial.

“Untuk Program TORA umumnya dilakukan di luar Pulau Jawa yang luasan hutannya masih besar, sementara di Pulau Jawa kita fokus kepada Program Perhutanan Sosial mengingat luasan hutannya hanya 30 persen dari luas Pulau Jawa, baik berupa hutan kemasyarakatan atau hutan desa dan bentuk lainnya. Masyarakat yang mengikuti Program Perhutanan Sosial dapat memanfaatkan lahan di dalam hutan untuk tumpang sari dan peternakan, hasilnya dapat dinikmati dengan syarat kelestarian hutan tetap dijaga,” papar Prof. Sigit Hardwinarto. Dalam kesempatan ini, guru besar asal Universitas Mulawarman ini juga menyampaikan keberhasilan Indonesia menahan laju angka deforestasi dari 3,5 juta hektar per tahun di dekade tahun 90-an menjadi 450 ribu hektar di tahun 2017 lalu.

Paparan Dirjen PKTL ditunjang informasi yang diberikan oleh Muhlisin, Kepala SKPH Perhutani Lumajang. Menurutnya di Lumajang, pihak Perhutani mengelola 70 persen hutan yang ada dan bekerjasama dengan masyarakat sekitar dalam Program, Perhutanan Sosial. “Kami membina 59 Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang membawahi sepuluh ribuan petani. Ada tiga puluh lima ribu hektar lahan hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar berupa ditanami padi atau jagung yang mampu menghasilkan pendapatan sebesar 147 milyar rupiah. Bahkan kami memiliki desa percontohan nasional Perhutanan Sosial yakni desa Burno di kecamatan Senduro,” ujar Muhlisin yang hadir bersama perwakilan dari seluruh kabupaten di wilayah Tapal Kuda ini.

Sebelumnya dalam laporannya, M. Irfan Yusuf, ketua panitia kegiatan mengutarakan maksud kegiatan seminar kali ini adalah memberikan pemahaman dan membangkitkan semangat berwirausaha di kalangan mahasiswa khususnya di bidang ecopreneur, membuka khazanah pengetahuan akan pencapaian SDGs, serta membuka dan menjalin jejaring. Sementara itu Moh. Hasan, Rektor Universitas Jember yang membuka kegiatan memberikan apresiasi atas kerja keras para mahasiswa sehingga dapat mewujudkan agenda seminar nasional. “Tema yang dipilih pun tepat, mengingat wilayah Tapal Kuda memiliki hutan yang cukup luas, masalahnya bagaimana kita menjaga hutan agar tetap lestari, namun juga membuka peluang pemanfaatan hutan secara bertanggungjawab. Oleh karena itu perlu sinergi semua pemangku kepentingan agar hutan tetap lestrai, dan masyarakat makin sejahtera,” kata Rektor Universitas Jember. (iim)