Jambore Nasional Buruh Migran Indonesia 2015 Hasilkan Manifesto Tegalboto Ditutup secara Resmi Oleh Menaker, Hanif Dhakiri

Jember, 25 November 2015

            Pembacaan Manifesto Tegalboto menandai berakhirnya hajatan Nasional Jambore Nasional Buruh Migran 2015 di Universitas Jember, yang berlangsung sejak hari Senin, 23 November 2015 lalu. Sembilan mantan buruh migrant dari berbagai daerah membacakan Manifesto Tegalboto di hadapanMenteri Ketenagakerjaan (Menaker), HanifDhakiri yang hadir di Gedung Soetardjo (25/11).

Dalam Manifesto Tegalboto, para buruh migrant menegaskan bahwa sampai saat ini Negara belum hadir melindungi buruh migran. Kebijakan pemerintah untuk melindungi buruh migrant masih sebatas pencitraan semata. Situasi tersebut yang kemudian menjadi latar belakang pelaksanaan jamboree dimana berkumpul buruh migrant beserta komunitasnya, pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, peneliti, organisasi perempuan dan media. Jambore ini dimaksudkan sebagai wahana merumuskan road map perlindungan buruh migran yang berbasis pada hak asasi manusia dan keadilan jender. Manifesto Tegalboto juga mengharapkan agar pelaksanaan jambore di perguruan tinggi akan mendorong keterlibatan aktif para akademisi dan akan melahirkan pusat studi migrasi.

Manifesto Tegalboto mendapatkan tanggapan positif dari Menaker, Hanif Dhakiri. Menurutnya migrasi adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu kebijakan migrasi wajib berbasis pada hak asasi manusia. “Kebijakan migrasi termasuk undang-undangnya harus berlandaskan pada hak asasi manusia, bukan pada remitansi atau alasan ekonomi lainnya,” terangnya. Oleh karena itu Hanif Dhakiri mengajak semua pihak, dari buruh migran, pemerintah, masyarakat sipil dan akademisi untuk bersatu padu mewujudkan kondisi buruh migran yang lebih baik lagi.

Namun, Hanif Dhakiri mengingatkan bahwa kehadiran Negara bukan berarti semua lini di lingkup persoalan buruh migrant harus ditangani oleh negara. “Persoalan buruh migrant sangat kompleks,  oleh karena itu saya mengajak semua elemen untuk turut menyumbangkan tenaga dan pemikiran, semua pihak berperan sesuai dengan fungsinya,” katanya lagi. Hanif Dhakiri juga menyatakan kesetujuannya agar ada undang-undang baru yang mengatur mengenai migrasi.

Sementara itu Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, menjelaskan dalam laporannya, bahwa ada lima hal yang dihasilkan dari tiga hari pelaksanaan jambore. Pertama, peserta ingin agar kehadiran Negara juga diwujudkan dalam aturan migrasi yang tidak eksploitatif, bias jender dan bermotif ekonomi. Kedua, menuntut adanya pelayanan migrasi dari level terbawah, yakni desa dengan adanya peraturan desa dan layanan bagi buruh migran. Ketiga, negara harus mewujudkan layanan migrasi yang aman, nyaman dan murah, terutama yang melindungi buruh migran perempuan. Keempat, menuntut eksekutif dan legislative segera menghasilkan undang-undang dan peraturan migrasi yang berbasis hak asasi manusia. “Satu hal lagi, kami menuntut dihapusnya peran swasta dalam pengelolaan buruh migran yang menjadi biang keladi masalah selama ini,” ungkap Anis Hidayah.

Di sisi lain, tuntutan agar ada keberpihakan dari perguruan tinggi dalam persoalan buruh migrant di tanggapi positif oleh Rektor Universitas Jember, Moh. Hasan. Dirinya kemudian menjelaskan bahwa Universitas Jember berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata terhadap persoalan buruh migran. Dan salah satu yang akan diwujudkan adalah pendirian pusat kajian migrasi di Universitas Jember. “Saya memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang tiga hari ini aktif dalam pelaksanaan jambore, terutama para buruh migran,” pungkasnya.

Setelah menutup secara resmi kegiatan Jambore Nasional Buruh Migran Indonesia 2015, Menaker bersama Rektor, pegiat Migrant Care dan undangan lainnya menyempatkan mengunjungi desa Sumber Salak, Ledokombo untuk meresmikan program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi). Program Desbumi di desa Sumber Salak memberikan layanan bagi warganya yang akan menjadi buruh migran, termasuk adanya Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur buruh migran dari desa tersebut. (iim/mun).

Leave us a Comment