Desa Pesisir: Berlimpah Potensi, Minim Perhatian

doktor_UNEJ-768×511

Jember, 13 September 2018

Adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dengan daerah pesisir merupakan salah satu ‘momok’ yang masih menghantui pemerintah Indonesia hingga saat ini. Ketimpangan pembangunan yang terjadi mengakibatkan roda perekonomian di daerah, termasuk desa pesisir, menjadi tidak berkembang dan berkelanjutan. Berbagai kritik dan saran membangun terus bergulir disampaikan oleh para pakar dan akademisi demi meratanya pembangunan yang terjadi di Indonesia, khususnya wilayah pesisir. Dosen sekaligus Wakil Rektor I Universitas Teknologi Surabaya, Rukin, S.Pd., M.Si, juga turut menuangkan gagasan dan ketertarikannya terhadap fakta tersebut menjadi sebuah karya disertasi.

Dalam Ujian Terbuka Disertasi-nya di Aula lt. 2 FISIP Universitas Jember, Kamis (13/9), Rukin menyampaikan pembangunan wilayah pesisir khususnya pembangunan perekonomian masyarakat desa pesisir tidak akan pernah lepas dari pembangunan masyarakat seutuhnya.

“Bila dibandingkan dengan pembangunan di wilayah daratan, pembangunan wilayah pesisir masih perlu memperoleh perhatian khusus karena aset serta sumberdaya pesisir dan lautan mempunyai potensi yang besar untuk mendukung pembangunan nasional,” papar laki-laki kelahiran Pati tersebut.

Fokus penelitian yang dilakukan oleh Rukin terdapat pada desa Sawohan, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo. Desa Sawohan merupakan salah satu desa pesisir dengan karakteristik paling unik karena tidak dapat dijangkau oleh motor maupun mobil. keunikan lainnya yaitu, Desa Sawohan juga memiliki wisata religi yaitu adanya situs makam Dewi Seakrdadu. Berdasarkan analisis yang dilakukan, Rukin menemukan fakta bahwa Desa Sawohan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah namun tidak menjadikan perekonomian desa pesisir tersebut terlaksana dengan baik pula. Potensi tersebut berupa potensi pariwisata laut dan wisata religi. Selain itu, terdapat beberapa usaha yang telah dijalankan dari hasil perikanan dan kelautan oleh masyarakat desa namun belum berjalan dengan baik.

“Tidak adanya program pemberdayaan masyarakat desa pesisir yang dijalankan secara serius oleh pemerintah kab. Sidoarjo hingga saat ini dan masih minimnya pendidikan masyarakat desa baik formal maupun non formal dalam pengelolaan wilayah pesisir menjadi salah satu penyebab roda perekonomian di desa Sawohan tidak berkembang,” jelas Rukin.

Rukin lantas menambahkan, poin ketiga yang perlu digarisbawahi dalam pembangunan pekonomian masyarakat desa pesisir adalah perlunya penguatan pengembangan lembaga independen yang dapat menaungi segala usaha yang terdapat di desa pesisir, seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Dari berbagai analisis tersebut, Rukin menyampaikan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah Kab. Sidoarjo dalam melakukan pembangunan khususnya di wilayah pesisir, sebagai berikut:

  1. Pemerintah sebaiknya mengeluarkan kebijakan publik baik Perda maupun Perbup, yang dikhususkan dalam pembangunan perekonomian masyarakat desa pesisir yang berbeda dengan pembangunan masyarakat desa pada umumnya.
  2. Diberdayakannya pariwisata pesisir baik pengelolaan maupun sarana promosi secara menyeluruh. Sehingga dapat menarik para wisatawan untuk datang dan berkunjung ke wilayah ini.
  3. Pemerintah sebaiknya memberikan pembinaan kewirausahaan terhadap usaha yang telah ditekuni masyarakat, serta mengajrkan kepada masyarakat untuk dapat menangkap peluang usaha baru yang bersumber dari potensi kelautan.
  1. Menjadikan desa pesisir ini sebagai desa swasembada mandiri dan Sentra Olahan Hasil Laut, yang nantinya dapat menghasilkan oleh-oleh khas wilayah tersebut.

Sidang kali ini menghadirkan Prof. Dr. Maria Veronika Roesmaningsih, M.Pd sebagai Penguji Tamu dari Universitas Negeri Surabaya. Hadir pula tim penguji dari Universitas Jember diantaranya Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., dan Dr. Edy Wahyudi, M.M., dan selaku pimpinan sidang adalah Dekan FISIP Universitas Jember, Dr. Ardiyanto, M.Si.