Desa Dan Kabupaten Ujung Tombak Perlindungan TKI

Jember, 27 April 2015

                Desa dan Kabupaten dapat menjadi ujung tombak perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pendapat ini dilontarkan oleh Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah saat menjadi pembicara dalam seminar dan lokakarya “Sosialisasi Instrumen Internasional Untuk Perlindungan Buruh Migran Sebagai Pedoman kebijakan Daerah mengenai Perlindungan Buruh Migran”  yang dilaksanakan di aula lantai III gedung rektorat dr. R. Achmad Universitas Jember (27/4). Seminar dan lokakarya kali ini adalah hasil kerja sama Fakultas Hukum Universitas Jember dengan Migrant Care.

“Ada 18 institusi yang mengurusi TKI di Indonesia, tapi perlindungan terhadap TKI masih belum maksimal, bahkan terkesan negara tidak hadir dalam perlindungan terhadap TKI,” kata Anis Hidayah yang juga alumnus Fakultas Hukum Universitas Jember ini. Lantas dari mana perlindungan terhadap TKI dapat dimulai? Anis Hidayah mengajukan usul agar desa yang warganya menjadi TKI memiliki Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur mengenai TKI. Peraturan Desa ini kemudian diakomodir dalam Peraturan Bupati (Perbup) agar lebih kuat.

Anis kemudian menjelaskan mengapa desa yang harus menjadi ujung tombak perlindungan TKI. “Mereka yang akan berangkat ke luar negeri pasti akan melewati birokrasi desa, misalnya terkait KTP atau Kartu Keluarga. Jadi jika sebuah desa memiliki Peraturan Desa yang melarang TKI di bawah umur untuk berangkat, maka kita bisa mencegah anak dibawah usia menjadi TKI ke luar negeri,” jelasnya. Peraturan desa mengenai TKI juga diharapkan membuat database TKI lebih valid. Anis kemudian mencontohkan kasus yang menimpa Munti Binti Bani, TKI asal Kecamatan Jombang, Jember yang meninggal setelah disiksa majikannya di Malaysia. Akibat data yang tidak valid, pihak Disnaker Provinsi Jawa Timur justru mencari keluarganya di Kabupaten Jombang, padahal yang bersangkutan berasal dari Jember, namun dari Kecamatan Jombang. “Jangan sampai pemerintah daerah baru tahu warganya menjadi korban setelah membaca koran,” tuturnya.

Tidak lupa Anis Hidayah mengingatkan agar Perdes memuat butir-butir perlindungan terhadap TKI, diantaranya harus menjawab kebutuhan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang makin hari makin banyak, mencegah traficking, menggeser monopoli swasta dan desentralisasi perlindungan. Peraturan Desa tadi hendaknya didukung oleh Peraturan Bupati di tingkat kabupaten, sehingga nantinya TKI dapat mengurusi persyaratannya dan berangkat dari daerah asal. Jika hal ini terlaksana, maka masih menurut Anis Hidayah, tidak ada lagi konsentrasi penumpukan TKI yang akan berangkat ke luar negeri di Jakarta yang rawan eksploitasi, selain itu keluarga bisa mengontrol keberangkatan TKI. “Beberapa kasus TKI bermasalah, justru bermula karena KTP, paspor dan persyaratan keberangkatan ke luar negeri diurusi di Jakarta atau Tanggerang, bukan di daerah asal TKI,” tambah Anis.

Kesiapan desa dengan Perdes dan kabupaten dengan Perbup mengenai TKI dapat diwujudkan dengan sinergi semua pihak, salah satunya adalah bekerjasama dengan perguruan tinggi seperti Universitas Jember yang memiliki Fakultas Hukum. Hal ini disampaikan oleh Dr. Nurul Ghufron, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember yang juga menjadi pemateri seminar. “Kami siap memberikan pendampingan bagaimana membuat Perdes dan Perbup yang mampu melindungi TKI. Juga memberikan penyadaran bagi para TKI akan hak dan kewajibannya,” imbuhnya.

Pemateri lain yang hadir adalah Sulaiman Syarif, Kasubdit Hak-Hak Ekonomi dan Sosial Budaya & Pembangunan, Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI. Selanjutnya Irfan Afandi dari International Labour Organization (ILO) Indonesia, yang banyak menjelaskan mengenai Konvensi ILO nomor 189 tahun 2011 tentang perlindungan terhadap pembantu rumah tangga. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Pemkab Jember dan Bondowoso, kalangan akademisi dari PTN dan PTS diseputar Jember, pegiat LSM dan mahasiswa. (iim)

Leave us a Comment