Dekan FH Universitas Jember : Negara Harus Hadir Dalam Menghadapi Persekusi

Persekusi_UNEJ

Jember, 9 Juni 2017

Persekusi_UNEJ

    Negara harus hadir dalam menghadapi persekusi. Pasalnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan salah satunya dengan tujuan untuk melindungi warga negaranya dari tindakan aksi main hakim dan kesewenangan warga sipil terhadap warga negara lainnya. Oleh karena itu, penegak hukum perlu tegas dalam menindak pelaku persekusi, sementara jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain seharusnya menempuh jalur hukum, dan bukannya main hakim sendiri. Penegasan ini disampaikan oleh Dr. Nurul Ghufron, SH., MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember saat menjadi pembicara utama dalam seminar “Mencegah Persekusi Dalam Rangka memelihara Keamanan dan Ketertiban di Jember” yang diselenggarakan oleh Polres Jember di New Sari Utama (8/6).

    Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ini menengarai tindakan persekusi yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia bermula dari perbedaan pandangan politik, agama dan etnis. Perbedaan tersebut kemudian disebarluaskan melalui media sosial yang ada. “Biasanya pola persekusi dimulai dengan mengidentifikasi masalah atau lontaran pendapat yang berseberangan dengan individu atau golongan tertentu dengan dalil-dalil agama, politik atau etnis, kemudian menyebarluaskan pendapat tadi guna mencari dukungan sambil mencari data calon korban persekusi. Jika data calon korban sudah diketahui, maka dilanjutkan dengan aksi massa yang berujung penganiayaan atau tindakan kekerasan lainnya,” ujar pria asal Madura ini.

   Nurul Ghufron lantas menjelaskan, walaupun istilah persekusi belum diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita, namun para penegak hukum khususnya Polri tidak perlu ragu menjerat pelakunya. “Jika dalam persekusi ada penganiayaan maka para pelaku bisa dikenakan pasal 170 ayat 1 KUHP, jika ada pemerasan dan pengancaman maka penegak hukum dapat menggunakan pasal 335 dan 368 KUHP. Sementara jika terdapat indikasi penyebaran ujaran kebencian maupun pencemaran nama baik, pasal-pasalnya sudah terwadahi dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” jelasnya.

  Sementara itu dalam sambutan pembukaannya, AKBP. Kusworo Wibowo, SH., SIK., MH memaparkan bahwa tujuan diadakannya seminar kali ini adalah mencegah terjadinya tindakan persekusi di wilayah hukum Jember yang menjadi tanggungjawabnya. Oleh karena itu pihaknya mempelopori seminar yang menghadirkan para pakar untuk merumuskan pola pencegahan persekusi di Jember. “Hari ini kita juga mengadakan penandatanganan kesepakatan untuk mencegah persekusi di Jember yang akan dilakukan oleh jajaran Forum Pimpinan Daerah, para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pengurus lembaga swadaya masyarakat di Jember. Harapannya tidak ada tindakan persekusi di Jember,” tegas Kusworo Wibowo.

   Sebelum seminar dimulai, jajaran Forum Pimpinan Daerah Jember yang terdiri dari Bupati Jember, Kapolres Jember, Rektor Universitas Jember dan lainnya menandatangani kesepakatan untuk mencegah persekusi di Jember. Selain menghadirkan pemateri utama Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, tampil pula Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah jember serta Kasatreskrim Polres Jember sebagai pemateri. Sementara peserta yang hadir adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, utusan PCNU Jember, utusan PD Muhammadiyah Jember, pegiat lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa, jajaran Polres Jember dan peserta lainnya. (iim)

Blog Attachment